Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara online lanjut
Peta SIPP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Peta SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah wujud dari publikasi informasi pengadilan, disini masyarakat dengan mudah mengetahui website informasi perkara tiap pengadilan negeri lanjut

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung, Sehingga memungkinkan perubahan susunan menu dan tampilan dari website lama yang bisa anda temukan dalam menu bar diatas. (24/08/2015 - www.pt-semarang.go.id)

news

Di lajur index berita anda dapat membaca berita-berita terkini yang ada di Pengadilan Tinggi Semarang Kegiatan-kegiatan yang diadakan di seputar Pengadilan Tinggi Semarang maupun Kabupaten Semarang. Berita adalah telah mengalami uji kelayakan publik.

LEBIH LANJUT

sipp pn

Para pencari keadilan silahkan menelusuri perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang merupakan aplikasi resmi Mahkamah Agung dan telah digunakan di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia. Dan berikut alamat SIPP Online di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang

LEBIH LANJUT


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

aduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakum1Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas