Jumat, 1 Nopember 2019. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kedatangan Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluator Bapak Arif Tri Hariyanto, S.H., L.LM., menyampaikan bahwa tujuan Tim datan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah untuk melakukan cek lapangan sebagai tindak lanjut dari Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas yang diadakan oleh Kemenpan RB beberapa waktu lalu di Hotel Kemang Jakarta. Selain itu Tim juga ingin melihat Inovasi-inovasi yang ada di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terkait Pembangunan Zona Integritas. Pada saat Tim Evaluator sampai di Loby Pengadilan Tinggi Jawa Tengah disambut dengan yel-yel dari Hakim dan Karyawan dan Karyawati Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Setelah itu Tim Evaluator melaksanakan rapat di Ruang Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan acara perkenalan dan juga menyampaikan maksud kedatangan Tim Evaluator ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Setelah itu tim menuju kembali ke Loby untuk melihat Inovasi-inovasi yang ada di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Salah satu Inovasi yang di lihat adalah Sistem Informasi Layanan Perkara (SILAPER) yang berguna untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi tentang perkara melalui pesan aplikasi whats app. Selain itu dalam silaper juga dapat memberikan informasi mengenai nama pejabat di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Tim evaluator juga memeriksa layanan e-persuratan yaitu pengelolaan surat masuk secara elektronik. Setelah itu tim evalutor berkeliling untuk memeriksa Infrastruktur pendukung pelayanan publik terkait Pembangunan Zona Integritas. Tim evaluator memberikan masukan-masukan terkait aplikasi Inovasi dan juga fasilitas-fasilitas terkait Pembangunan Zona Integritas. Terakhir tim evaluator dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memberikan keterangan kepada wartawan Surat Kabar media cetak dan elektronik dan ditutup dengan foto bersama. Semoga Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).







Indonesia
English
