(Semarang, 13 Oktober 2017) Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Dr. Nommy HT. Siahaan, S.H., M.H. menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI beserta Kepala Polisi Daerah Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, para akademisi dari Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang dan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Acara ini mengambil tempat di Ballroom Borobudur dan dimulai pukul 09:30 WIB. Acara tersebut membahas mengenai kinerja Penegak Aparatur Hukum di Jawa Tengah.
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memaparkan tentang perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tahun 2015 - 2017. Dalam paparannya beliau juga menyampaikan bahwa Pelaksanaan peraturan terkait Tipikor didasarkan pada peraturan yang berlaku dan dilaksanakan sesuai asas kemandirian, kebebasan Hakim dan asas keadilan. Mengenai OTT Badan Peradilan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP mengenai pengertian tertangkap tangan. Penyadapan didasarkan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pada prinsipnya pelaksanaan Peradilan adalah mandiri, jujur, adil, kepastian Hukum dan manfaat sehingga pemeriksaan yang didasarkan pada dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum harus didasarkan pada prinsip-prinsip diatas.


Indonesia
English
