Semarang, 18 Juni 2025 bertempat di ruang aula lantai 2 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah dilaksanakan Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai implementasi adanya Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No 4 Tahun 2025 tentang Pola Hidup Sederhana. Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Para Hakim Tinggi dan ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah serta para Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
Bapak H. Mochamad Hatta, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyampaikan permasalahan Pengadilan yang salah satunya adalah “Judicial Corruption”. Berdasarkan data yang dirangkum dari berbagai sumber, korupsi yang terjadi di lingkungan Aparat Penegak Hukum, sebesar 44,9% berasal dari (unsur) Hakim, sedangkan sisanya adalah dari (unsur) polisi, jaksa dan pengacara. Adanya fakta tersebut mendorong persepsi masyarakat yang cenderung negatif kepada lembaga peradilan khususnya untuk Mahkamah Agung.
Berbagai upaya harus dilakukan untuk dapat mengembalikan kepercayaan publik salah satunya dengan menerapkan pola hidup sederhana yang merupakan cerminan dari integritas, tanggungjawab dan keteladanan seorang abdi negara.
Terdapat 11 poin yang harus diperhatikan diantaranya adalah menghindari hedonisme, menghindari perilaku konsumtif dan pamer gaya hidup yang berlebihan, pelaksanaan acara kantor (purnabakti, perpisahan dan lain lain) secara sederhana, menyelenggarakan acara pribadi secara sederhana dan tidak menggunakan fasilitas kantor, fasilitas kedinasan hanya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi, membatasi perjalanan ke luar negeri di luar tugas kedinasan, menolak pemberian hadiah, tidak memberikan pelayanan jamuan, cinderamata ataupun oleh-oleh, menghindari mengunjungi tempat tertentu yang berpotensi menimbulkan citra negatif, menyelaraskan perilaku berdasarkan norma, hukum, agama dan adatistiadat serta memberikan pengaruh positif pada masyarakat dalam menjaga marwah peradilan.
Untuk mewujudkan hal hal tersebut dibutuhkan keteladanan dari pimpinan satuan kerja, pengawasan internal oleh atasan langsung sesuai amanat Perma 8 Tahun 2016 serta evaluasi yang berkelanjutan.
Selain materi terkait pola hidup sederhana, Bapak M. Hatta juga menyampaikan materi perihal Restorative Justice dimana dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Perma 1 Tahun 2024.
Acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang baru saja dilantik, Bapak Aviantara, S.H., M.Hum kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi Anonimisasi Putusan Perkara di Pengadilan sebagai salah satu implementasi dari SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Bintoro Widodo, S.H. Acara ditutup dengan foto bersama.





Indonesia
English
