RAPAT KOORDINASI PIMPINAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG DENGAN PARA HAKIM TINGGI, KETUA PENGADILAN NEGERI DAN PANITERA SEKRETARIS SE-JAWA TENGAH SERTA PARA PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN TINGGI SEMARANG

2015
14
AUG

RAPAT KOORDINASI PIMPINAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG DENGAN PARA HAKIM TINGGI, KETUA PENGADILAN NEGERI DAN PANITERA SEKRETARIS SE-JAWA TENGAH SERTA PARA PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Oleh : Admin | Dilihat: 718 kali

 

Rapat koordinasi dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, dihadiri oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang para Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris Se-Jawa Tengah dan dibuka pada pukul 09.30 WIB oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.

Dalam Rapat koordinasi tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi dalam pembinaannya menyampaikan beberapa hal :

  1. UU No. 42 TAhun 2008 tentang Pemilu Presiden/Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 yang akan dating agar tiap tiap tim memastikan Ketua dan para Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu Presiden/Wakil Presiden dalam tenggang 7 ( tujuh ) hari sejak pelimpahan berkas perkara
  2. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak yang akan segera berlaku tanggal 30 Juli 2014 dalam hubungan pemberlakuan UU No.11 Tahun 2012, agar para Ketua Pengadilan Negeri siap dan memastikan tersedianya Hakim Anak. Adapun Hukum Acara yang digunakan dalam perkara anak adalah KUHAP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012.

  3. SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara untuk tingkat 1 (pertama), 5 (lima) bulan dan  tingkat banding 3 (tiga) bulan, saya minta kepada para Ketua Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang untuk memantau terus perkembangan penyelesaian perkara agar penyelesainnya tidak melebihi 5 bulan

  4. Pengisian CTS 2 secara konsisten sejalan dengan tahapan persidangan

  5. Sejalan dengan tenggang waktu penyelesaian perkara tingkat banding (3 bulan) saya minta kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri agar mengirimkan  3 eksemplar Putusan sehingga tingkat banding  dapat membaca bersama-sama

  6. Dalam hal menerima  Putusan Pengadilan Tinggi  atau Mahkamah Agung sebelum mengeluarkan salinan putusan agar membaca secara cermat dan jika ada kesalahan teknis supaya dikembalikan ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung guna perbaikan

  7. Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung cq. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana/Perdata ( disesuaikan dengan jenis perkara ).

  8. Terhadap perkara yang sudah berkekuatan Hukum Tetap dan telah dimohonkan Eksekusi, supaya dilaksanakan Eksekusi dalam hal tidak ada alasan untuk menunda.

  9. Persidangan dilaksanakan sesuai Hukum Acara, diruang sidang yang telah ditentukan, jangan menggunakan Handphone saat sedang sidang, mengenakan toga dengan rapi. Berita Acara telah ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya.

  10. Lampiran SEMA No. 4 TAhun 2012 antara lain merumuskan terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.

  11. Ketua Pengadilan Tinggi meminta kepada Panitera/Sekretaris untuk melaporkan penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 dan ternyata sebagian besar Pengadilan Negeri telah mencapai 50 % lebih

  12. Ketua Pengadilan Tinggi meminta kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang untuk meningkatkan kinerja menuju tercapainya misi peradilan yang Agung

Statistik Pengunjung

Hari Ini 257
Kemarin 1,371
Total 99,269
Online 73
×