SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK

2015
14
AUG

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK

Oleh : Admin | Dilihat: 446 kali

Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Semarang, Sosialisasi Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak dibuka pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014, pukul 10.00 WIB oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Bapak Dr H. Muhammad Daming Sunusi, SH. M.Hum, dan hadir pula sebagai NarasumberHakim Tinggi Bapak Sudirman WP, SH, MH, yang telah bersertifikasi sebagai hakim anak , Sosialisasi ini diikuti oleh hakim Pengadilan Negeri Se-Jawa Tengah yang belum bersertifikasi.

Dalam sambutan pembukaan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Dr. H. Daming Sunusi, SH.,M.Hum menyatakan bahwa pada akhir bulan Juli 2014 untuk Sistim peradilan pidana anak segera akan diberlakukan, sementara hakim pidana anak yang telah bersertifikat baru 5(Lima) orang untuk Pengadilan Negeri  Se-Jawa Tengah karena itu Pengadilan Tinggi Semarang berinisiatif untuk melaksanakan Sosialisasi ini karena merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

Bertindak sebagai Nara sumber dalam acara Sosialisasi ini adalah Sdr. Hakim Tinggi H.Sudirman, SH.,MH yang telah bersertifikat sebagai hakim anak pada Pengadilan Tinggi Semarang. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang minta kepada para peserta Sosialisasi ini mengikuti dengan sungguh-sungguh dan berdiskusi tentang pelaksanaan UU Sistim Peradilan Pidana Anak yang akan dipandu oleh Narasumber. Selanjutnya Ketua Pengadilan TinggiSemarang dengan mengucap Bismillahirrahmanirahim membuka acara Sosialisasi sistem peradilan pidana anak dengan resmi

Acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Bapak Sudirman WP, SH, dan kemudian para peserta diberi waktu selama 15 menit untuk mengerjakan lembar tugas yang telah dibagikan.

Dalam Undang-undang ini ada beberapa hal yang baru, alasan dan tujuannya adalah landasan yaitu :

  1. filosofis, yaitu dasar negara, sehingga adalah merupakan kewajiban kita mentaatinya,
  2. Sosiologis, anak adalah produk orang tua sehingga orang tua bertanggung jawab
  3. Yuridis, dasar-dasar dari peraturan-peraturan lain dan undang-undang lama sudah tidak sesuai lagi.

Dalam undang-undang ini ada perluasan keterlibatan termasuk pemerintah atau swasta atau tokoh masyarakat, juga bisa dilakukan diluar proses peradilan. Hal lainnya yaitu adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Rasa keadilan bagi anak harus dikedepankan, tidak boleh terjadi adanya perbedaan perlakuan, Penjelasan selanjutmya sebagaimana materi yang telah dibagikan kepada peserta.

Selanjutnya dibuka tanya jawab sebagai berikut :

Dari Pengadilan Negeri Slawi melaksanakannya harus mensiasati karena agar tidak terjadi hal hal yang buruk, dan Undang-undang dimunculkan tanpa adanya peraturan-peraturan pendukung jadi apakah kita diberi diskresi untuk memutuskannya

Jawaban : yang pasti Undang-undang akan berlaku 31 Juli 2014 dan sudah ada Perma dan bisa dipedomani dan disarankan untuk koordinasi karena ada petugas-petugas lain dan perannya juga sentral hingga pasca Putusan atau Diversi.

Penjelasan lanjutan yaitu Jika tidak ada Hakim anak yang bersertifikat maka Hakim anak yang belum bersertifikat bisa digunakan, dan harus hakim tunggal, bisa majelis bila ancaman hukumannya diatas 7 tahun dan sulit pembuktiannya.

Pasal untuk sanksi bagi hakim-hakim sudah diJudicial review dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga Hakim tidak terganggu kebebasan dalam memutusnya.

Selanjutnya dilanjutkan dengan Simulasi persidangan yang dilakukan per kelompok, agar dapat lebih memahami undang-undang ini.Demikian Sosialisasi ini ditutup pada pukul 15.00 WIB oleh Bapak Sudirman WP, SH. MH.

 

Statistik Pengunjung

Hari Ini 3,440
Kemarin 1,371
Total 102,452
Online 42
×